PANGKALPINANG, LASPELA.COM— Sejumlah perwakilan ulama yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bangka Belitung mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap terkait bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BOP).
Pertemuan yang semula dijadwalkan di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) itu akhirnya digelar di ruang Ketua DPRD dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya bersama Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta, Kamis (5/3/2026).
Dalam audiensi itu, para tokoh umat menyatakan penolakan terhadap Board of Peace (BoP) yang dinilai bukan sebagai solusi damai yang adil, melainkan berpotensi menjadi instrumen intervensi asing dan bentuk penjajahan gaya baru yang dapat mengarah pada pengambilalihan kendali Gaza. Mereka menilai perdamaian tanpa keadilan serta tanpa pengakhiran penjajahan hanya akan menjadi ilusi yang menyesatkan.
Selain itu, mereka juga menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera menarik Indonesia dari keanggotaan BoP. Menurut mereka, langkah tersebut sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta amanat konstitusi untuk menghapus segala bentuk penjajahan di dunia. Keanggotaan Indonesia dalam BoP dipandang berpotensi bertentangan dengan dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan pembebasan Palestina.
Para tokoh umat juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pengiriman prajurit Tentara Nasional Indonesia ke Palestina apabila berada di bawah komando Amerika Serikat. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi justru melindungi kepentingan pihak penjajah.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan langkah tegas terhadap Amerika Serikat dan entitas zionis Yahudi, termasuk dalam hubungan politik maupun perdagangan yang dianggap tidak seimbang dan merugikan Indonesia.
Selain itu, mereka mengajak seluruh organisasi masyarakat Islam dan elemen masyarakat lainnya, khususnya pihak-pihak yang sebelumnya mendukung keanggotaan Indonesia dalam BoP, agar menarik dukungan tersebut dan menyampaikan sikap baru yang mendesak pemerintah keluar dari BoP serta tidak mengirimkan TNI di bawah komando Amerika Serikat.
Para tokoh umat juga mengingatkan para pemimpin negara-negara Islam agar tidak berpihak kepada pihak yang dinilai sebagai penjajah, serta menyerukan pentingnya persatuan umat dalam kepemimpinan Islam.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menjelaskan, pihaknya menerima surat dari Forum Ulama Bangka Belitung beberapa hari sebelumnya yang berisi permohonan audiensi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu tersebut.
“Sekitar tiga hari yang lalu kami menerima surat dari Forum Ulama Bangka Belitung yang terdiri dari habaib, ulama, ustaz dan ustazah. Mereka ingin menyampaikan aspirasi kepada DPRD, dan baru bisa terjadwal hari ini,” kata Didit.
Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, para ulama menitipkan aspirasi agar DPRD Babel meneruskan suara masyarakat Bangka Belitung kepada pemerintah pusat, terutama terkait sikap penolakan terhadap rencana pengiriman pasukan TNI ke Palestina.
“Intinya mereka meminta supaya DPRD menyampaikan aspirasi para ulama, habaib, ustaz dan masyarakat Bangka Belitung tentang permasalahan BOP itu, termasuk penolakan terhadap pengiriman pasukan TNI ke Palestina,” ujarnya.
Didit menegaskan, persoalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga DPRD Babel hanya dapat menyalurkan aspirasi masyarakat ke tingkat nasional.
“Karena ini kebijakan pemerintah pusat, bukan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung, maka tugas kami adalah meneruskan aspirasi para ulama dan masyarakat tadi. Insyaallah akan kami antar langsung kepada DPR RI dan pemerintah pusat,” tutupnya. (chu)
